Destry Damayanti besok Rabu (2/9) disumpah jadi gubernur BI, ini arah kebijakannya

Patriotnews.My.Id.CO.ID – JAKARTA. Destry Damayanti segera menjalankan tugas barunya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Destry dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026).

Destry sebelumnya ditetapkan sebagai Gubernur BI terpilih untuk periode 2026–2031 melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026). Ia menggantikan Perry Warjiyo yang telah mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI.

Dalam menjalankan kepemimpinan BI ke depan, Destry memastikan kebijakan yang selama ini dinilai baik dan masih relevan dengan kondisi ekonomi akan tetap dilanjutkan. Namun, arah kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global.

"Yang pasti kalau yang sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kebijakan itu memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi," ujar Destry saat ditemui di DPR, Selasa (1/9/2026).

Destry mengatakan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi membuat stabilitas perekonomian menjadi perhatian utama Bank Indonesia.

"Kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita," katanya.

Menurut Destry, stabilitas nilai tukar dan inflasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Stabilitas tersebut pada akhirnya dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil, tentu itu akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi," jelasnya.

Ia menegaskan, kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat stabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan BI.

"Sense tetap sama, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami," tegas Destry.

Destry Siapkan Pembagian Bidang Dewan Gubernur BI

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Destry mengatakan akan segera melakukan koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Gubernur BI (ADG).

Koordinasi tersebut akan menjadi langkah awal untuk menentukan pembagian bidang yang menjadi tanggung jawab setiap anggota Dewan Gubernur.

"Yang pasti kita harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap kita, kita pembagian bidang dulu," ujar Destry.

Ia menjelaskan, setiap anggota Dewan Gubernur BI akan memiliki bidang yang dibawahi, mulai dari kebijakan ekonomi dan moneter hingga pendalaman pasar keuangan.

Meski demikian, pembagian bidang tersebut tidak bersifat permanen. Destry mengatakan pembidangan dapat dievaluasi dan diubah secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

"Itu sifatnya tidak statis, karena nanti kita akan tukar, dua tahun sekali mungkin kita tukar," katanya.

Menurut Destry, pembagian bidang tersebut penting dilakukan sejak awal agar aktivitas kerja serta tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Gubernur dapat segera berjalan dengan lebih jelas.

"Itu yang pasti kita akan lakukan. Pertama, supaya aktivitas kerja dan tanggung jawab juga langsung jalan lebih clear," ujarnya.

Destry Perkuat Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah

Selain memastikan stabilitas ekonomi, Destry menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu area yang membutuhkan koordinasi erat adalah pengelolaan likuiditas. Menurut Destry, koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan menjadi penting, terutama ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.

"Kalau kita bicara likuiditas, tentunya bagaimana Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan harus bisa bersama-sama untuk mengelola likuiditas," kata Destry.

Ia menilai komunikasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar kedua kebijakan tersebut dapat bergerak secara seirama.

"Jadi komunikasi yang perlu kita lakukan, bagaimana fiscal policy kita ini bisa seirama bergeraknya," ujarnya.

Sinergi juga diperlukan dalam menangani inflasi yang berasal dari sisi pasokan atau supply side, khususnya inflasi pangan. Destry menilai persoalan pasokan pangan tidak dapat diselesaikan oleh BI seorang diri.

Karena itu, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

Destry menyebut BI memiliki 46 kantor perwakilan di berbagai daerah yang dapat dilibatkan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan pangan. Kantor perwakilan BI di daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai persoalan pasokan.

"Kalau supply side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri. Jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar persoalan pasokan dapat ditangani secara lebih efektif.

"Bank Indonesia nggak mungkin sendiri melakukan itu. Maka dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kementerian-kementerian terkait, itu kita bekerja sama bagaimana ke daerah-daerah," katanya.

Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan UMKM

Sinergi lintas lembaga juga akan diperkuat dalam mendorong local currency transaction (LCT), terutama untuk mendukung aktivitas perdagangan dan investasi.

Destry mengatakan BI telah memiliki kelompok kerja bersama sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Perindustrian.

"Di situ kementeriannya ada dari perdagangan, ada dari BKPM, ada dari industri, di mana ada pertemuan yang rutin, karena itu terkait dengan investasi dan juga perdagangan," ujarnya.

Menurut Destry, kolaborasi lintas lembaga tersebut akan menjadi salah satu pendekatan yang terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui Karya Kreatif Indonesia yang melibatkan 27 kementerian dengan UMKM binaannya.

"Jadi banyak bentuk yang bisa kita lakukan. Saya kan temanya sinergi merah putih ya, untuk kesejahteraan rakyat," kata Destry.

Meski demikian, Destry menegaskan bahwa penguatan sinergi antarlembaga tetap harus dilakukan dengan menghormati mandat dan kewenangan masing-masing institusi.

"Memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu," pungkasnya.

Zainal Arifin Mochtar soroti menyempitnya ruang publik, demokrasi dinilai kehilangan alat koreksi

Patriotnews.My.Id- Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar menilai penyimpangan dalam kehidupan demokrasi dan tata kelola negara saat ini sangat sulit untuk mendapatkan koreksi, karena ruang publik semakin menyempit.

Pernyataan itu disampaikan Zainal Arifin Mochtar alias Prof. Uceng dalam Konferensi Republik dengan tajuk "Menatah Republik Konstiusional Sebenarnya" di Padang, Sumatera Barat, Senin (31/8). Konferensi Republik itu dihadiri sejumlah aktivis hingga koalisi masyarakat sipil.

Menurut Zainal, penyempitan tersebut berlangsung melalui dua jalur sekaligus, yakni berkurangnya ruang fisik untuk bertemu dan berdiskusi serta semakin bisingnya ruang percakapan digital.

"Kondisi itu membuat masyarakat cenderung berkumpul dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Sementara di ruang digital, derasnya informasi yang tidak melalui proses verifikasi membuat informasi sulit berkembang menjadi pengetahuan yang dapat diuji bersama," kata Zainal.

Zainal juga menyoroti sejumlah hasil penelitian perguruan tinggi yang seharusnya dapat menjadi bahan diskusi masyarakat. Namun, akses publik terhadap hasil penelitian tersebut masih terbatas.

Menurut dia, ketika ruang fisik dan digital sama-sama tidak berfungsi secara optimal, masyarakat kehilangan instrumen penting untuk meminta pertanggungjawaban. Hal itu berakibat pada hak-hak demokratis yang semestinya menjadi fondasi bagi perbaikan ekonomi justru ikut tergerus.

"Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato," ucap Zainal.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramodhawardani, menyoroti dampak lain dari lemahnya mekanisme koreksi tersebut. Ia menilai arah pembangunan ekonomi justru cenderung bergerak menuju pola ekonomi ekstraktif.

Dalam pola tersebut, penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi tumpuan utama. Ketika masyarakat yang berada di sekitar sumber daya tersebut menyampaikan penolakan, pendekatan keamanan dinilai kerap digunakan sebagai respons.

Jaleswari melihat pola tersebut antara lain tercermin dalam pengamanan proyek strategis nasional, keterlibatan aparat dalam sejumlah urusan sipil seperti pangan dan distribusi, hingga semakin terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan protes di kawasan pertambangan dan perkebunan.

"Ekonomi ekstraktif dan militerisme hari ini berjalan berpadu, dan yang dikorbankan selalu warga yang paling dekat dengan sumber dayanya," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik Yanuar Nugroho turut menyoroti persoalan dari sisi kapasitas negara. Ia menilai, pembangunan selama ini lebih banyak berorientasi pada proyek ketimbang membangun kapasitas kelembagaan yang kuat.

Kapasitas tersebut, lanjut Yanuar, meliputi kemampuan negara dalam menyusun regulasi, menjaga kelembagaan, membuat perencanaan, menjalankan kebijakan, sekaligus mempertanggungjawabkan hasilnya.

Ia menekankan, tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, pergantian kekuasaan berpotensi selalu diikuti dengan perubahan struktur dan pembentukan lembaga baru. Situasi tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpastian, termasuk bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Yanuar juga mengingatkan risiko apabila arah pembangunan ekonomi terlalu bergantung kepada satu figur. Menurutnya, ketergantungan tersebut dapat membuat sistem yang dibangun ikut goyah ketika figur tersebut tidak lagi memegang kekuasaan.

"Pertanyaan tentang ekonomi Indonesia bukan pertama-tama pertanyaan tentang ekonomi, melainkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Arah ekonomi mengikuti arah kepemimpinan, dan ketimpangan adalah cermin dari pilihan-pilihan kepemimpinan yang sedang kita buat," jelas Yanuar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said, menilai persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan etika kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kewenangan formal.

Kepemimpinan harus ditopang oleh nilai dan etika. Jabatan, kata dia, akan berakhir ketika masa kekuasaan selesai, sementara kualitas kepemimpinan justru terlihat dari nilai yang tetap dijalankan setelah seseorang tidak lagi memiliki kekuasaan.

Sudirman turut mengkritik fenomena yang disebutnya sebagai privatisasi wilayah publik. Menurut dia, mandat untuk mengelola kepentingan masyarakat tidak boleh berubah menjadi sarana memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu.

"Menjadi pemimpin adalah menjadi pengurus untuk res publica. Oleh sebab milik publik, maka janganlah ia diprivatisasi. Jangan dibaliknamakan menjadi milik privat, milik keluarga, milik kelompok, atau golongan," pungkas Sudirman.